Mengungkap Tabir Kebenaran: Dampak IKN Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Lokal

Dampak lingkungan dari proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa beragam, tergantung pada bagaimana proyek tersebut direncanakan, diimplementasikan, dan dikelola. Berikut ini beberapa dampak lingkungan yang sudah dikhawatirkan aktivis lingkungan sejak beberapa tahun lalu yang mungkin timbul akibat proyek pembangunan IKN: 

• Penggusuran dan kerusakan habitat: pembangunan infrastruktur baru untuk mendukung IKN mungkin memerlukan penggusuran lahan dan hutan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada habitat alami dan ekosistem yang ada. 
• Perubahan tata air: pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jaringan drainase, dan pemindahan aliran sungai dapat mengubah tata air lokal dan menyebabkan dampak pada ketersediaan air, banjir, dan ekosistem sungai. 
• Peningkatan emisi gas rumah kaca: pembangunan dan mobilitas yang meningkat di sekitar lokasi IKN bisa mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca, terutama jika transportasi berbasis bahan bakar fosil dominan. 
• Kerusakan lingkungan hidup: pembangunan infrastruktur besar seperti jalan, gedung perkantoran, dan perumahan dapat menyebabkan kerusakan langsung terhadap tanah, vegetasi, dan ekosistem lainnya. 
• Perubahan pola penggunaan lahan: konversi lahan dari hutan atau lahan pertanian ke penggunaan lain untuk membangun infrastruktur dan permukiman baru dapat mengubah pola penggunaan lahan dan mengurangi keanekaragaman hayati. 
• Dampak terhadap air dan udara: pembangunan dan aktivitas manusia yang meningkat bisa menyebabkan pencemaran air dan udara, baik melalui limbah industri, domestik, maupun kendaraan bermotor. 
• Ancaman terhadap keanekaragaman hayati: konversi lahan dan hilangnya habitat alami dapat mengancam keanekaragaman hayati lokal, termasuk spesies-spesies endemik dan terancam punah. 
• Kebutuhan energi: peningkatan kebutuhan energi untuk mendukung aktivitas di IKN bisa mendorong pembangunan infrastruktur energi baru yang dapat memiliki dampak lingkungan seperti perubahan penggunaan lahan dan emisi gas rumah kaca. 

Zenzi Suhadi Direktur Eksekutif Nasional Walhi 2021-2024 pada Dialog Nasional VI Pemindahan Ibu Kota Negara 3 tahun yang lalu memberi masukan untuk memperhatikan solusi terhadap lobang tambang dan pemilik konsesi lahan tambang di lokasi IKN sebab berpotensi membuat kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah lain juga di Indonesia karena ada penuntutan pemindahan lokasi kepemilikan konsesi. Selain itu, untuk masalah lingkungan diharapkan pemerintah memberi perhatian pada beban lingkungan yang akan dibawa ke IKN. 

Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun di area hutan tropis Indonesia yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dalam video berjudul Dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara di hutan tropis berusia 100 tahun lebih - BBC News Indonesia di kanal YouTube BBC Indonesia dipaparkan kekhawatiran pegiat lingkungan akan keberadaan IKN yang dapat merusak lingkungan, termasuk merenggut habitat asli satwa dilindungi seperti orang utan dan bekantan. 

Diproyeksikan, ibu kota negara baru ini akan dihuni 1,9 juta orang pada tahun 2045 yang mana jumlah tersebut dua kali lebih banyak dari warga kota Balikpapan. Selain itu IKN juga mengancam masa depan Suku Balik, suku asli di Kalimantan Timur. Suku Balik ini khawatir kehilangan area pertanian yang merupakan warisan turun-temurun dari leluhur mereka akibat pembangunan ibu kota baru. 

Menjadi tantangan tersendiri soal akses transportasi di IKN, akhir Januari lalu jalan amblas di Desa Tengin kawasan IKN sehingga kendaraan besar tak bisa melintas. Padahal kendaraan demi kendaraan berukuran besar masih harus terus melewati titik yang sama guna keperluan proyek IKN. 

Selain itu, proyek food estate di IKN mendapat kritik dari sejumlah kalangan, salah satunya mengambil contoh yang terjadi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dalam sebuah video berjudul food estate: Hutan habis, ribuan hektare kebun dan sawah gagal panen - BBC News Indonesia, dipaparkan bagaimana petani asli di Gunung Mas, Kalteng mengeluhkan bagaimana kesulitannya menggarap lahan pasca proyek food estate digulirkan. 

Empat hektaare lahan yang sudah turun-temurun digarap keluarga petani bernama Rangkap rusak karena program food estate. Pemerintah telah membabat 600 hektaare hutan di Gunung Mas untuk dijadikan lahan singkong dengan target 30.000 hektare. 

“Masyarakat lokal tahun walaupun bodoh tapi tahu kondisi tanahnya. Menanam singkong di atas tanah dan pasir, mana bisa hidup?” ujar Rangkap.  

Untuk IKN sendiri, ada tiga lokasi food estate di kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur seluas 10 hektare untuk menyokong pangan di IKN. Rencananya total lahan yang direncanakan jadi food estate untuk membangun ketahanan pangan di Kaltim dan Ibu Kota Nusantara sekitar lebih dari 10.000 hektare. 

Kritik keras juga digulirkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto menyatakan bahwa proyek food estate yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.  

“Dalam praktiknya, kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terlaksana dengan baik. Itu merupakan suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ucap Hasto di Bogor, Selasa, 15 Agustus 2023 (tempo.co). 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah menilai proyek food estate justru memperparah krisis ekologis serta merusak ekosistem hutan dan gambut di Kalimantan Tengah. "Menjadi pemicu kebakaran hutan dan bencana polusi asap," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalteng, Bayu Herinata, dalam webinar yang diselenggarakan Eksekutif Nasional Walhi, Jumat, 26 Januari 2024 (tempo.co). 

Narasi News dalam video berjudul Yang Tidak Dikatakan Jokowi soal Ibu Kota Baru di kanal YouTube resminya memberitakan bagaimana perubahan besar-besaran terjadi terhadap lingkungan di kawasan IKN. Kesulitan air saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan sudah terjadi sejak 2 tahun lalu. 

Penting untuk memperhitungkan dampak-dampak ini dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan proyek IKN. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, pemulihan dan konservasi habitat, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan penggunaan energi terbarukan. Tak habis pikir, apakah Prabowo benar-benar tahu tentang semua ini? Apakah dirinya diuntungkan atas semua ini?